Konflik PBNU : Historisitas, Oposisi Etik dan Integrasi Kekuasaan.

Perselisihan internal dalam tubuh Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) bukanlah anomali dalam sejarah NU. Sejak berdiri 1926, jam’iyah NU mengalami berbagai ketegangan internal yang justru sering menjadi mekanisme penyesuaian organisasi. 

Akan tetapi, kemelut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada periode sekarang (2024–2025) memperlihatkan karakter yang berbeda dari konflik-konflik sebelumnya, khususnya jika dibandingkan dengan era Gus Dur (1984–1999). Perbedaan ini terletak bukan hanya pada aktor dan isu, melainkan pada struktur kekuasaan dan orientasi politik NU itu sendiri¹. 

Konflik NU Era Gus Dur, Kritik Dari Pinggiran Kekuasaan

1. Konteks Politik dan Posisi NU

Pada era Gus Dur, NU berada dalam posisi oposisi kultural terhadap negara Orde Baru. Konflik internal NU—misalnya resistensi terhadap agenda pembaruan pemikiran dan keputusan kembali ke Khittah 1926—terjadi dalam konteks NU yang relatif berjarak dari kekuasaan formal². Kritik terhadap Gus Dur datang dari kalangan kiai sepuh, tetapi tetap berada dalam bingkai etika kultural dan tidak melibatkan mekanisme sanksi struktural yang keras.

2. Legitimasi Kharisma

Kepemimpinan Gus Dur bertumpu pada legitimasi karismatik-intelektual. Meskipun sering menuai kontroversi, otoritas moralnya diakui luas, bahkan oleh para pengkritiknya. Konflik yang muncul lebih bersifat diskursif—perdebatan gagasan—bukan konflik administratif³.

Kemelut PBNU 2024–2025 Konflik

di Pusat Kekuasaan

1. NU Sebagai Aktor Kekuasaan

Berbeda dengan era Gus Dur, PBNU kontemporer beroperasi dalam situasi di mana NU menjadi aktor penting dalam orbit kekuasaan negara. Di bawah kepemimpinan KH. Yahya Cholil Staquf, PBNU menampilkan wajah organisasi yang mapan secara struktural dan dekat dengan pusat kekuasaan. Konflik internal pun tidak lagi terjadi di pinggiran, melainkan di jantung organisasi⁴.

2. Dominasi Legitimasi Legal-Rasional

Kemelut mutakhir ditandai oleh dominasi legitimasi legal-rasional: SK, struktur, dan garis komando. Kritik kultural dari pesantren sering kali tidak berbanding lurus dengan pengaruh struktural. Akibatnya, konflik menjadi asimetris—struktur kuat secara administratif, tetapi rentan secara kultural.

Kontinuitas Dan Diskontinuitas

Kontinuitas

Baik pada era Gus Dur maupun periode mutakhir, konflik NU sama-sama berakar pada ketegangan antara pembaruan dan tradisi. Selain itu, pesantren tetap menjadi sumber legitimasi simbolik utama NU⁵.

Diskontinuitas

Perbedaan mendasar terletak pada relasi NU dengan negara dan bentuk konflik. Pada era Gus Dur, konflik berlangsung dalam konteks NU yang mengkritik kekuasaan. Pada periode 2024–2025, konflik berlangsung ketika NU justru berada di dalam orbit kekuasaan. Hal ini mengubah watak konflik dari dialektika gagasan menjadi krisis legitimasi struktural⁶.

Analisis Politik-Kultural Kritis

Secara politik-kultural, kemelut PBNU mutakhir dapat dibaca sebagai pergeseran dari NU sebagai gerakan moral menuju NU sebagai institusi kekuasaan. Jika pada era Gus Dur konflik justru memperkuat identitas kritis NU, pada periode sekarang konflik berpotensi melemahkan otoritas moral NU akibat persepsi kooptasi politik.

Dalam istilah Gramsci, NU era Gus Dur berhasil memelihara hegemoni kultural, sementara PBNU kontemporer masih berjuang memperoleh persetujuan kultural atas hegemoni strukturalnya⁷.

Implikasi Historis Dan Tantangan Ke Depan

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kemelut PBNU tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif. Sejarah NU era Gus Dur memberikan pelajaran bahwa konflik internal justru dapat produktif bila dikelola melalui etika kultural, keterbukaan wacana, dan jarak kritis dari kekuasaan negara.

Tulisan  ini hendak menganalisa kemelut internal (PBNU) periode 2024–2025 melalui perbandingan historis dengan perselisihan-perselisihan NU pada masa kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).  Dengan pendekatan historiografi dan sosiologis, tentu tulisan ini menggambarkan bahwa meski friksi merupakan fenomena berulang dalam tubuh NU, terdapat pergeseran signifikan dalam pola konflik, sumber legitimasi, dan relasi NU dengan negara. Perbandingan ini menegaskan bahwa kemelut PBNU mutakhir menandai krisis politik-kultural yang lebih dalam dibanding konflik era Gus Dur.

Ala kulli hal, perselisihan PBNU 2024–2025 menandai fase historis yang berbeda dari konflik NU era Gus Dur. Jika konflik era Gus Dur berlangsung dalam konteks oposisi moral. Konflik mutakhir berlangsung dalam konteks integrasi kekuasaan. Perbedaan ini menjadikan kemelut PBNU saat ini lebih berisiko secara kultural. Tanpa refleksi historis dan koreksi etis, NU berpotensi kehilangan modal simboliknya sebagai penyangga Islam moderat dan kekuatan masyarakat sipil.[].

Bahan Bacaan  :

1. Ahmad Baso, NU Studies: Pergolakan Pemikiran Tradisionalisme Islam, Jakarta: Erlangga, 2006.
2. Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama, Yogyakarta: LKiS, 1998.
3. Martin van Bruinessen, Traditionalist Muslims in a Modernizing World, Singapore: ISEAS, 2014.
4. Greg Fealy & Robin Bush, NU dan Negara di Indonesia Kontemporer, Jakarta: LP3ES, 2014.
5. Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Jakarta: LP3ES, edisi revisi.
6. Robert W. Hefner, Civil Islam, Princeton: Princeton University Press, 2000.
7. Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, New York: International Publishers, 1971.

Penulis : KH. Asep Usman Rosadi ( Pimpinan PP Cijawura Kota Bandung).